Rabu, 19 Oktober 2011

SISTEM DAN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA (Tugas Mata Kuliah Sistem Demokrasi di Indonesia)

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Demokrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan ciri rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi juga bermakna bahwa kekuasaan dalam sistem politik negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Demokrasi tidak sekedar bentuk pemerintahan, tetapi merupakan sistem politik yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi.


Proses menegakkan demokrasi suatu negara dinamakan demokratisasi. Negara demokrasi adalah negara yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Negara demokrasi menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis. Negara otoriter dan totaliter adalah negara yang menjalankan pemerintahan nondemokratis atau prinsip-prinsip otoritarian dalam penyelenggaraan bernegara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang didasarkan atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai sistem demokrasi yang ada di negara Indonesia serta budaya demokrasi yang meliputi konsep, prinsip dan praktik budaya demokrasi di Indonesia. Dipaparkan juga mengenai masyarakat madani yang ada hubungannya dengan budaya demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan kita mengetahui sistem demokrasi dan budaya demokrasi yang ada di Indonesia, kita mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.1 Tujuan Penulisan Makalah
a. Untuk bahan pemahaman mengenai pengertian demokrasi.
b. Untuk bahan pemahaman mengenai pengertian budaya demokrasi.
c. Untuk mengetahui sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.
d. Untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi.
e. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi.

BAB II
DEMOKRASI DAN PERANAN NEGARA

A. Demokrasi dan Implementasinya
Telaah antara peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah demokrasi, karena dua alasan. Pertama, hamper semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi tapi ternyata demokrasi itu berjalan pada route yang berbeda-beda
Minimal ada tiga route yang sampai saat inibisa dicatat tentanag upaya menuju demokrasi modern yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan parlementerisme (Prancis, Inggris). Revolusi dari atas yang juga kapitalis dan reaksioner yang berpuncak pada facisme (Jerman), dan revolusi petani seperti terlihat pada rute komunis yang sampai tahap tertentu disokong oleh kaum buruh (seperti di Rusia dan Cina).
Dengan dua alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hamper sepenuhnya disepakati sebagai modal terbaik bagi dasar penyelenggaraan Negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda diantara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.
B. Arti dan Perkembangannya
Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara member pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negarayang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Hendri B. Mayo memberikan pengertiannya sebagai berikut :
“ A democratic political system is one which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.” Yang artinya kurang lebih : sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 Masehi. Dilihat dari pelaksanaannya demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi langsung (direct democracy) artinya hak untuk membuat keputusan-keputusan dilakukan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatan lenyap dari muka dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Yang dicirikan oleh struktur social yang feodal, kehidupan spiritual dikuasaioleh paus dan pejabat-pejabat agama, kehidupan politiknya ditandai perebutan kekuasaan oleh para bangsawan. Dan selanjutnya abad ini disebut juga masa kegelapan. Kedanti begitu ada sesuatu yang penting dengan demokrasi pada abad itu, yaitu lahirnya dokumen magna charta (piagam besar) yaitu suatu piagam yang berisikan perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja Jhon di Inggris bahwa Raja mengakui dan mengakui beberapa hak dan previleges bawahannya sebagai imbalan untuk menyerahkan dana dari keperluan perang dan lain-lain.
Munculnya kembali prinsip demokrasi di Eropa Barat sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pendekatan pada pemerdekaan akal dari bebagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni “Renaissance” dan “Reformasi” telah menandai dua perubahan besar tersebut.

C. Demokrasi dan Negara Hukum
1. Negara Hukum Formal (Demokrasi Abad XIX)
Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa, hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalam konstitusi inilah bisa ditemukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa sifat pemerintah yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil dibanding peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen. Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk kepada beberapa pembatasan dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
Jika dikaitkan dengan trias politika dalam konsep Montesquieu maka tugas pemerintah dalam konstitutionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Dalam kaitannya dengan hukum konsep demikrasi konstitusional abad ke-19 yang member peranan yang sangat terbatas pada negara ini disebut negara hukum formal (klasik). Dalam klasifikasi yang oleh Arif Budiman didasarkan kriteria kenetralan dan kemandirian negara konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya.
Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah rechtsstaat atau rule of law, yang di Indonesia diterjemahkan dengan “negara hukum” ini pada masa abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 disebut sebagai negara hukum klasik dengan ciri-ciri tersendiri.
Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut.

a. Hak-hak asasi manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur).
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli anglo saxon memberikan ciri rule of law sebagai berikut.
a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
c. Tejaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
2. Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX)
Konsep negara hukum formal (klasik) yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti tersebut di muka, mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20, tepatnya sesudah perang dunia. Beberapa faktor yang mendorong lahirnya kecaman atas negara hukum formal yang pluralis liberal ini, seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, antara lain adalah ekses-ekses dalam industrialisasi dan system kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi bergeser kea rah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai sebagai penjaga malam, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi dalam gagasan baru ini, harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi terutama harus mampu mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di alangan masyarakat. Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan welfare state atau “Negara Hukum Material” (dinamis) dengan ciri-ciri yang berbeda dengan yang dirumuskan dalam konsep negara hukum klasik (formal). Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat pasif.

Download Full Makalah : KLIK DISINI

DAFTAR PUSTAKA
Jutmini, Sri dan Winarno. 2007. Pendidikan kewarganegaraan 2 untuk kelas XI SMA dan MA. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

------

SISTEM DAN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA (Tugas Mata Kuliah Sistem Demokrasi di Indonesia) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Ras Eko Budi Santoso

0 komentar:

Posting Komentar

silahkan berkomentar dengan bijak, kami menon aktifkan kode capca agar anda nyaman berkomentar.

Tidak di perbolehkan menggunakan link aktif kalau mau iklan silahkan kontak kami, Trimakasih.